Permenkop dan UKM No 8 Tahun 2018 Permudah Akses Dana Bergulir


Jumat, 14 September 2018
img-berita



Surabaya –  Pola penyaluran dana bergulir yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sekarang lebih mudah dibanding sebelumnya. Salah satunya, dulu untuk pengajuan dana bergulir tersebut koperasi atau UKM harus ke kantor LPDB di Jakarta, tetapi sekarang cukup melalui kantor Dinas Koperasi setempat.  

`Apabila ada UKM atau koperasi yang mengajukan dana bergulir bisa melalui Dinas Koperasi, tapi bersifat administratif saja. Seperti pengecekan dokumen yang diajukan apakah sudah sesuai persyaratan atau tidak. Penyaluran dana tetap dilakukan penuh oleh LPDB,` kata Braman Setyo, Direktur Utama LPDB – KUMKM.

Braman Setyo menyampaikan itu dalam sambutan pembukaan `Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Inklusif LPDB-KUMKM di Hotel Mercure Surabaya, 12 – 14 September 2018. Hadir dalam pembukaan Direksi LPDB, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro seJawa Timur serta Direktur Jamkrida dan Jamkrindo seluruh Indonesia.

Dikatakan oleh Braman, perubahan proses pengajuan dana bergulir ini berdasarkan masukan dari Dinas Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. `Ini merupakan masukan dari Dinas Koperasi dan UMKM di daerah, bahwa dana bergulir bisa diakses di masing-masing tempat. Harapan kami, LPDB bisa bersinergi dengan Dinas Koperasi di Jawa Timur,` kata mantan Kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini.

Selain itu, kata Braman Setyo, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 8 Tahun 2018, yang kini sudah berlaku, memudahkan pengajuan dana bergulir. Sekarang tidak terlalu ketat.  `Kalau peraturan yang lama, hampir 90% pengajuan dana bergulir di LPDB tidak lolos semua. Tidak semua koperasi mempunyai SKKI,` ujarnya.

Peraturan sebelumnya, Koperasi yang mengajukan dana bergulir harus mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK), penilaian kesehatan koperasi dan sertifikasi pengelola koperasi. Padahal, kata Braman Setyo, tidak semua pengurus koperasi mempunyai SKKI.

Demikian juga dengan koperasi yang sudah pernah menerima dana bergulir. `Dulu bagi repiter tidak dibolehkan mengajukan lagi. Sekarang masih didiskusikan. Barangkali diperbolehkan tapi hanya  tiga kali saja, setelah itu ranahnya bank komersial,` katanya.

Sedangkan UKM yang tidak mempunyai agunan, kata Braman, bisa melalui Jamkrida atau Jamkrindo di daerahnya masing-masing. `Apabila ada UKM yang perusahaannya layak tetapi tidak punya agunan, maka bisa mengajukan ke Jamkrida atau Jamkrindo. Maka Jamkrindo atau Jamkrida bisa menjamin perusahaannya. Dengan presentase 70% untuk perusahaan, 30% untuk deposit atau apapun itu,` tutur Braman.

LPDB juga membuka peluang untuk bekerja sama. Contoh yang telah dilakukan adalah bekerja sama dengan BUMN dan binaan-binaannya. Tidak menutup kemungkinan LPDB akan bekerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah atau perguruan tinggi yang memiliki inkubator bisnis.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi, dalam sambutannya menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan dana bergulir tanpa adanya tahap evaluasi. Padahal, yang sudah melakukan evaluasi pun banyak yang gagal. Mas Purnomo Hadi berharap, dengan adanya forum ini menjadi jelas mengenai alur mana yang SOP-nya mengalami penyesuaian untuk kebaikan bersama.

`Dana UMKM itu bisa tembus, artinya dari apa yang telah diadakan SOP dari LPDB itu betul-betul dapat diakses oleh KUMKM tanpa harus melalui jenjang-jenjang itu. Tetapi, jika yang mengusulkan dari kabupaten ke provinsi itu adalah wajib,` jelas Purnomo.(Tim pblks, 14/09/2018)






Layanan Perkoperasian