MEWUJUDKAN DATA KOPERASI YANG AKURAT, TRANSPARAN, DAN REAL TIME


Jumat, 28 September 2018
img-berita



Surabaya, 2018.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini melakukan transformasi sistem pendataan koperasi dari manual (dikenal dengan istilah keragaan) menjadi digital dengan nama Online Data System (ODS) Koperasi. Dengan adanya sistem ODS tersebut diharapkan tercipta satu data koperasi di Indonesia secara akurat, transparan, dan real time sehingga tidak ada perbedaan data di daerah dengan di pusat. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur takhenti-hentinya mendorong Pembina koperasi di daerah dalam hal ini petugas operator ODS dan petugas data keragaan di 38 SKPD di Kabupaten/ Kota yang membina koperasi.


Rapat koordinasi database koperasi yang diadakan pada Tanggal 18 – 19 September 2018 di Surabaya Suites Hotel merupakan kali ketiga yang dilakukan dalam rangka mendorong para Pembina koperasi di Kab/ Kota untuk mentransformasi data manual mereka menjadi data zaman now. Dalam arahannya, Bapak Sekretaris Dinas menegaskan bahwa data keragaan akan ditinggalkan dan mau tidak mau memakai ODS. Dengan ODS, setiap koperasi diwajibkan memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi) sebagai kode unik koperasi di sistem tersebut. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia menjadikan sertifikat NIK sebagai salah satu indikator koperasi berkualitas, dimana salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat NIK tersebut adalah koperasi yang aktif dan sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Saat ini Koperasi di Jawa Timur yang memiliki sertifikat NIK masih 28,37% (7.690 koperasi). Kedepan ditargetkan s.d Desember 2018 50% koperasi sudah bersertifikat NIK. Guna percepatan pendataan koperasi, sinergi antara  Kementerian dan UKM RI dengan Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kab/Kota lebih ditingkatkan serta memaksimalkankan tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan tenaga pendamping untuk terjun langsung ke lapangan. Pencapaian tertinggi perolehan sertfikat NIK adalah Kabupaten Lumajang sebesar 79% dan terendah adalah Kabupaten Madiun sebesar 3%.


Terdapat dua narasumber yang dihadirkan dalam rakor tersebut yaitu Bapak Irfan Fatoni, S.E, M.Si beliau adalah tenaga ahli akuntansi dari Universitas Widyagama Malang dengan materi memahami laporan keuangan koperasu. Narasumber yang kedua adalah Tim data dari Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang pada acara itu dihadiri oleh Sugianto dan Dandi yang memberikan materi pelatihan input data koperasi by online data system. Dengan adanya dua narasumber tersebut diharapkan permasalahan internal khususnya kesulitan dalam mengoperasionalkan system serta pemahaman akan laporan keuangan dapat teratasi. Kedepan Pembina di Kab/ Kota memiliki kewajiban untuk melakukan validasi data karena sistem pendataan ini saat ini sudah dapat diakses langsung oleh koperasi melalui portal http://nik.depkop.go.id/. (Aisyah)






Layanan Perkoperasian