Tentang Koperasi dan UMKM

Tugas Pokok dan Fungsi


Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

 

 

Berikut terlampir daftar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

  PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
  PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
  PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PR
  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
  PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
  PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH