Dorong Legalisasi Aset Pelaku UMKM Melalui Rakor Pemantauan Pelaksanaan SHAT Tahun 2024


Tanggal : 6 Juni 2024       Kategori : Berita

Sidoarjo – Dalam rangka mendukung program inklusi keuangan salah satunya adalah meningkatkan pembiayaan dan jasa keuangan melalui Program Reforma Agraria, yaitu Aset Reform dan Akses Reform melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT) UMK sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Maka, pada hari Kamis (06/06) di Ruang rapat Aria Wiriaatmadja-Diskop UKM Jatim. Diadakannya "Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2024”. Tujuan diselenggarakannya rapat ini selain untuk meningkatkan sinergi pelaksanaan program SHAT juga mendapatkan informasi permasalahan yang terjadi di lapangan untuk di lakukan penyesuaian target capai dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 30 orang dengan narasumber dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Surabaya.
Membuka kegiatan adalah Analis Kebijakan Ahli Muda Diskop UKM Jatim-Sutarto, yang menyampaikan maksud dari penyelenggaraan rapat ini adalah : 1.) Memperoleh informasi Kebijakan dan Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi dan UKM Jawa Timur 2.) Memperoleh informasi Realisasi SHAT tahun 2023, dan evaluasi progres pelaksanaan tahun 2024 dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur 3.) Memberikan informasi akses pendanaan dari Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan PT. BRI Kanwil Surabaya 4.) Melakukan evaluasi pelaksanaan SHAT Tahun 2023 dan pemantauan progres SHAT Tahun 2024.
Sutarto lalu program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) merupakan program lintas sektor yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan Kementerian Agraria & Tata Ruang guna legalisasi aset pelaku UMKM serta meningkatkan jaminan akses permodalam bagi UMKM. "Program shat ini mempunyai tujuan untuk menfasilitasi masyarakat khususnya yang memiliki usaha mikro yang dikelolanya, agar dengan mudah dan gratis memiliki sertifikat tanah yang bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya", ungkap Sutarto.
Program SHAT ini juga memberikan manfaat bagi usaha mikro agar lebih dapat mengakses lembaga pembiayaan khusuSnya perbankan guna meningkatkan permodalan untuk pengembangan usaha dengan sertipikat sebagai agunannya. "Pada Tahun 2022 atas kinerja Tahun 2021 diberikan penghargaan Gubernur Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten yaitu: 1.) Peringkat I Kabupaten Sumenep (1.431 SHAT); 2.) Peringkat II Kabupaten Ngawi (1.350 Shat); 3.) Peringkat III Kabupaten Pamekasan (500 SHAT); dan 4.) Peringkat IV Kabupaten Gresik (425 SHAT)", papar Sutarto terhadap prestasi Kabupaten/Kota dalam progres pelaksanaan SHAT di wilayahnya.
Kepala Bidang Pembiayaan-Arif Lukman Hakim, yang hadir pada penghujung acara menyampaikan bahwa semua permasalahan terkait SHAT pasti didiskusikan bersama dengan lembaga yang terkait, "kami tidak bisa menyelesaikan semuanya sendirian, semua masalah, usulan kami rekap dan kami kirim untuk didiskusikan bersama dengan Kanwil BPN dan Kementerian terkait, seperti minggu lalu waktu kami bertemu di Surabaya juga membahas terkait ini, jadi peran kami disini untuk memfasilitasi dan menjembatani dengan Kementerian, kami berharap apa yang kita niatkan semua untuk kemaslahatan umat dan masyarakat yang akan dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT", tandas Arif mengakhiri rapat pada hari ini. (Tim Pbl, 06/06/2024)