Standar Operasional Prosedur
PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 14 ayat (d) PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik.
Sesuai dengan dasar PP dan UU diatas, berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur :
1. SOP Penanganan Pengaduan
2. SOP Permohonan Informasi
3. dst.....
- SOP PENGADUAN MASYARAKAT
- SOP INFO PUBLIK
- SOP KEBERATAN INFO PUBLIK
- SOP PENERIMA TAMU
- SOP PENGADAAN BJ
- SOP PEMELIHARAAN ASEET
- SOP MONEV PELAPORAN
- SOP PENGAJUAN NIK
- SOP PEMBUBARAN KOPERASI
- SOP PENYULUHAN SOSIALISASI
- SOP ADVOKASI PERMASALAHAN KOPERASI
- SOP IJIN USP
- SOP IJIN BUKA CABANG KOPERASI
- SOP IJIN BUKA CABANG PEMBANTU
- SOP IJIN BUKA KANTOR KAS
- SOP PENILAIAN KESEHATAN
- SOP PENGAWASAN KOPERASI
- SOP PERUBAHAN ADRT
- SOP SERTIFIKASI HALAL
- SOP SERTIFIKASI ISO
- SOP DAFTAR MERK HKI
- SOP DAFTAR MERK
- SOP KEGIATAN MAGANG
- SOP STANDARISASI PRODUK
- SOP PERLINDUNGAN USAHA KUKM
- SOP PENGUATAN RESTRUKTURISASI
- SOP PEMETAAN RESTRUKTURISASI
- SOP BDC
- SOP PELATIHAN BDC
- SOP PENGELOLAAN GALERI
- SOP PENGELOLAAN CTH
- SOP FASILITASI PAMERAN
- SOP MARKET INTELLIGANCE
- SOP KERJASAMA STAKEHOLDERS
- SOP PEMBIAYAAN WIRAUSAHA
- SOP PENGAJUAN SHAT
- SOP PEMBENTUKAN APEX
- SOP MODAL VENTURA
- SOP DAGULIR
- SOP PELATIHAN DAERAH
- SOP APLIKASI SIJAWARA