UMKM Bangkit Ekonomi Pulih

Dalam rangka mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM agar mampu bertahan dan bangkit di masa pandemi Covid-19 ini, TV9 pada acara Ruang Publik yang ditayangkan secara Live pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB mengangkat tema “UMKM Bangkit Ekonomi Pulih”, dalam acara yang dipandu oleh Nita Liana ini menghadirkan 2 Narasumber yaitu Dr. Mas Purnomo Hadi, MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur serta H. Hidayat, M. Si, Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur.

Mengawali perbincangan pada hari ini Mas Purnomo Hadi menyampaikan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi ini juga selalu hadir ditengah para pelaku UMKM untuk membantu mereka menjaga eksistensi usahanya “Kami bersama legislatif berusaha selalu hadir walaupun itu melalui daring dan dampaknya cukup luar biasa bagi pelaku UMKM, mereka masih merasa kuat, semangat, dan percaya diri walaupun pandemi mengurung aktivitas usaha mereka”, kata Purnomo (sapaan akrab Mas Purnomo Hadi)”.

Lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya Purnomo menyampaikan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh instansinya “Kita selalu bantu pelaku UMKM mulai dari yang kesulitan mencari bahan baku, bagaimana menghantar barang dari satu Kabupaten ke Kabupaten lainnya, bagaimana pemasarannya, ketika mereka butuh modal, kesulitan mengangsur, Pemerintah juga hadir melalui relaksasi kredit dan pajak sehingga mereka merasa terlindungi”, beber Purnomo.

Sementara itu Hidayat menyampaikan bahwa problem utama pelaku UMKM adalah permodalan, “dengan pemberlakuan PSBB dan PPKM telah membuat banyak pelaku UMKM yang pendapatannya menurun, bahkan gulung tikar, sehingga perlu support modal, salah satunya dengan cara kredit. Partner kerja kami di Komisi C ada Bank UMKM dan Bank Jatim yang senantiasa siap membantu UMKM dengan program-programnya. Bank Jatim kami harap menjadi leader pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dengan program KUR-nya yang bunganya sangat ringan, tidak sampai 6% setahun dan jika pinjam dibawah Rp. 10 juta tidak perlu agunan dengan syarat yang cukup mudah asal usahanya jelas dan progress kedepannya baik”, terang Hidayat.

Mengenai program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku UMKM, Purnomo menyampaikan bahwa pada tahun 2020 pihaknya sudah mengajukan sebanyak 2,56 juta permohonan BPUM dan yang sudah terealisasi sebanyak sekitar 70%-nya. Lebih lanjut Purnomo menyampaikan bahwa pada tahun 2021 ini program BPUM masih ada akan tetapi nominalnya turun dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,2 juta. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menendaftar BPUM juga cukup mudah, “yang penting mereka punya usaha yang jelas dan punya Nomor Induk Kependudukan yang berfungsi untuk melakukan verifikasi data di Pusat”, terang Purnomo.

Mengenai OSS (Online System Submission) yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu, Purnomo menghimbau kepada pelaku UMKM agar segera memanfaatkan layanan ini, “OSS penting sekali agar teman-teman UMKM yang ingin melakukan kegiatan usaha perijinannya bisa dipenuhi, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB). Kalau daftar NIB melalui OSS maka tinggal di sektor apanya dia fokusnya, itu baru dia ngurus lagi, nah NIB ini yang mengawali, untuk itu dengan mempunyai, NIB akan mempermudah semuanya”, tutur Purnomo.

Sementara itu Hidayat menyampaikan bahwa dengan OSS akan mempermudah para pelaku usaha yang baru memulai usahanya, “keberadaan OSS membantu para pelaku UMKM untuk mempunyai payung usaha yang akan membantu mereka untuk mendapatkan insentif dan kemudahan-kemudahan lainnya. Banyak pelaku UMKM yang belum ada legalitasnya, padahal jika ingin maju dan berkembang, misalkan ingin ekspor maka legalitas usahanya harus ada dan itu sudah dipermudah oleh Pemerintah”, kata Hidayat. Lebih lanjut Hidayat menyampaikan bahwa calon pembeli sekarang juga sudah cukup kritis terhadap spesifikasi produk yang ingin dibelinya, “pasar sekarang melihat apakah produk ini sudah ada ijin merknya, sudah tersertifikasi halal atau belum, dan lain sebagainya, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian perhatian serius para pelaku UMKM disamping menjaga kualitas produknya agar selalu dapat memuaskan konsumen”, pesan Hidayat.