Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur Untuk Wujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia

Sidoarjo – Dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel berkomitmen penuh dalam melayani masyarakat maka Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, pada hari Kamis (28/03) bertempat  di ruang Aria Wiriaatmaja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Peserta sosialisasi ini kurang lebih 50 orang dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan saran dan masukan terhadap perangkat daerah yang mendukung penilaian reformasi birokrasi Provinsi Jawa Timur serta menghasilkan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal.
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur – Kurniawan Hary Putranto dalam laporan panitianya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini menggunakan dua arah kebijakan  yakni Reformasi Birokrasi General dan Refrmasi Birokrasi Tematik. “Untuk tematik merupakan arah kebijakan yang menjadi fokus pemerintah dalam upaya penanggulangan stunting, inflasi, menggalakkan penggunaan produk dalam negeri, dan pengentasan kemiskinan”, kata Hary.
Selanjutnya Hary menjelaskan bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menentukan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, baik general maupun tematik yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, “maksudnya tematik adalah bisa dirasakan secara langsung, kalau ada reformasi maka birokrasi berhenti kemudian berkembang menjadi reformasi birokrasi yang berdampak, kemudian berkembang lagi menjadi reformasi birokrasi general dan tematik. Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Timur sebagaimana roadmap reformasi birokrasi 2024 dan rencana aksi reformasi birokrasi 2024”, urai Hary
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur-Akhmad Jazuli  yang membuka kegiatan ini sekaligus memberikan arahan mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia sudah sangat tepat bahwa dengan penguatan reformasi birokasi merupakan langkah yang tepat karena dengan reformasi birokrasi yang dilaksanakan dengan komitmen penuh maka sistem pemerintahan yang baik,efektif dan efisien dapat tercapai. “Indeks birokrasi Jawa timur merupakan tanggung jawab kita bersama, seluruh perangkat daerah terlibat dalam indikator-indikator penilaian reformasi birokrasi sehingga kita harus menjalin kerja sama yang baik dimulai dengan rencana aksi baik reformasi global general maupun birokrasi tematik, melaksanakan dengan baik serta melaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Timur”, tutur Akhmad Jazuli.
Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya bisa diomongkan dan digembar gemborkan tapi harus ada komitmen kita untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh, “dalam bahasa agama kita ini sudah terlalu banyak mauidho hasanah atau pitutur-pitutur (nasehat) yang bagus, yang kurang adalah uswatun hasanah atau contoh-contoh yang bagus, hal ini sudah tercermin melalui orang-orang dulu karena saking pinginnya punya anak yang berakhlak mulia maka banyak yang dinamai Uswatun Hasanah yang berarti contoh yang bagus, hal ini tentunya beda dengan orang-orang sekarang yang memberikan anaknya tanpa makna yang jelas, yang penting panggilannya keren”, terang Jazuli sembari memberikan perumpamaan melalui kisah-kisahnya.
Materi pada kegiatan ini yang pertama adalah mengenai penyampaian progress pelasakanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai Tahun 2024 yang disampaikan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Materi kedua adalah arah kebijakan reformasi birokrasi Tahun 2024 yang disampaikan oleh ketua tim koordinasi kebijakan dan reformasi birokrasi Kemenpan RB, materi ketiga adalah teknis evaluasi reformasi birokrasi Tahu 2024 oleh Analis Kebijakan manajemen dan evaluasi RB Kemenpan RB, dan materi terakhir mengenai kebijakan dan time schedule kebijakan reformasi birokrasi perangkat daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 oleh Tim Percepatan RB Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. (Tim Pbl, 28/03/2024)