Tingkatkan Peran Aktif Pelaku KUKM Dalam Pembangunan Melalui Kebijakan Belanja Pemerintah

Sidoarjo – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) mengundang beberapa perwakilan UMKM, EJSC Bakorwil dan PWNA Jawa Timur dalam kegiatan bertajuk Focus Group Disscusion (FGD) Pengembangan Informasi dan Wirausaha dengan tema “Penguatan Pemasaran Produk KUKM Melalui Belanja Pemerintah”, yang dihadiri kurang lebih 40 orang peserta.  Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa (07/05) di ruang pertemuan Aria Wiriaatdjamaja, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Nanda Pratama Sukoco, dari Biro Pengandaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Nur Alamsyah, dari Patner Jatim Bejo Mbizmarket Surbaya adalah para pemateri pada yang hadir pada kegiatan hari ini.
Analisis Kebijakan Ahli Muda Diskop UKM Jatim-Anjik Sudiyantoro memberikan kata pengantar sekaligus membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa petugas ekonomi pelaku usaha ditentukan oleh lima komisi yaitu komisi rumah tangga, komisi pemerintah, perdagangan luar negeri ekspor dan impor. Dari kelima komisi ini komponen yang mewakili Pemerintah adalah pengolahan menguji rumah tangga dan produksi pemerintah. Pada pelaksanaan program-program dasar pemerintah bahwa 40 persen nilai anggaran dasar pemerintah untuk menggunakan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi dari hasil produk dalam negeri. Terdapat alokasi pemerintah yang terbagi menjadi 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan modal. Pada kesempatan ini Anjik juga memaparkan bahwa pelaku usaha mempunyai peluang dengan melakukan perluasan produk KUKM Jawa Timur melalui belanja pemerintah dengan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah. “tetap semangat dan pantang menyerah serta sinergi pelaku KUKM untuk berkolaborasi dan meningkatkan kemampuan maka dari itu kami yakin kontribusi KUKM pengadaan barang dan jasa akan meningkat dan akan manfaat dari program pemerintah ini” tutur Anjik.
Pada kesempatan pertama, Nanda Pratama Sukoco dari Biro Pengandaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menjelaskan terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui toko daring Jatim Bejo Mbizmarket. Metode ini muncul karena arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMKM dan Koperasi dan mempercepat penyerapan APBN/APBD. Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online) ini sendiri sudah bekerja dengan beberapa market place dan juga digunakan Pemerintah Provinsi lainnya. Seperti penjelasan pembukaan tadi bahwa terdapat kewajiban 40 persen anggaran pemerintah untuk dibelanjakan pada produk-produk UMKM. Pada kesempatan ini pula Nanda juga membimbing para pelaku UMKM untuk Sign In dan mendaftar untuk bergabung di Mbizmarket App.
Partner Mbizmarket Jatim Bejo-Nur Alamsyah sebagai pemateri kedua menjelaskan mengenai Praktek Onboarding yang mana Onboarding ini menjadi jalan untuk UMKM agar semakin meningkat penghasilannya, dimana perlu adanya pembentukan digitalisasi yang memungkinkan terhubungnya para pelaku UMKM dengan Ekosistem digital seperti platform Ecommerce-Mbizmarket salah satunya. Digitalisasi dan Onboarding ini juga terbukti dapat membantu para pelaku UMKM melewati masa pandemi dengan melakukan perluasan akses pasar di dalamnya. (Tim Pbl, 07/05/2024)